KPK Dan Kapolres Kunjungi Mulut Tambang Samarinda

Samarinda- TNS.COM  Tindak lanjut dari hasil rapat Konsul pada 27 Juni 2019 lalu di KPP Samarinda  terkait laporan hasil kajian penutupan tambang dan perpajakan perusahaan tersebut kini sudah menjalani tahapan ke dua.

Hari ini Jum'at (08/08/2019), KPK bersama Dinas ESDM, KPP Samarinda, Polres Samarinda melakukan Kunjungan kedua (2) yang berfokus pada empat (4) perusahaan tambang yang sebelumnya sudah mendapatkan surat perintah dari Dinas ESDM Kaltim untuk melakukan tindakan penutupan lubang tambang.

Kunjungan kali ini, KPK menurunkan 3 personil, diantaranya Penasehat KPK Muhammad Sani dan dua (2) orang dari Deputi Pencegahan Wuri dan Alex. Terdapat empat (4) perusahaan di wilayah Samarinda yang menjadi tujuan peninjauan tindak lanjut KPK yaitu PT. ECI,  PT. Nuansa Cipta Coal Investment (NCI), CV. Limbuh, dan PT. Lana Harita Indonesia (LHI).

lokasi pertama adalah lokasi projek PT ECI. Muhammad Sani yang langsung bertemu dengan perwakilan dari PT ECI langsung mengkritik pedas.

"Lokasi PT ECI ini sarat dengan pelanggaran seperti tidak adanya Jambrek," kritiknya. 

Kadis ESDM, Didik langsung memberikan peringatan pertama dan terakhir. Ia berjanji akan mengeluarkan surat peringatan kepada PT ECI atas ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. 


Setelah itu, rombongan langsung menuju Lokasi Reklamasi yang di kerjakan oleh PT NCI. TIM KPK tak menemukan pelanggaran selama pengerjaan reklamasi. Namun, masih ada catatan bagi PT NCI. 

"PT NCI masih ada penunggakan pajak PBB yang harus segera dibayar," tutur kepala kantor KPP. 

Rombongan melanjutkan perjalanan ke CV Limbuh Jalan Mugirejo Samarinda. Alasan mereka berkunjung ke sana ialah hasil laporan Kadis ESDM dimana posisi CV tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga, dengan jarak kurang lebih 500 meter.

"Nah, saya berterimakasih, karena CV Limbu menjalankan apa yang sudah seharusnya, walaupun sebenarnya disurati dulu. Kalau kemarin saya gak lihat, ya bakalan berlubang terus mungkin," celetuk Didik.

Di samping itu, Tim Deputi Pencegahan KPK melakukan peninjauan lanjut atas penimbunan yang dilakukan oleh CV Limbu. Mereka melihat proses penutupan lubang tambang baik. 

Lain pula komentar dari KPP Samarinda.PT Limbuh juga belum menjalankan tugasnya dalam pembayaran pajak PBB.

Tak berselang lama, rombongan menuju ke  lokasi terakhir, yaitu PT Lana Harita di wilayah lahan Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. KPK melakukan pertemuan tertutup dengan seluruh pihak. 

"Pertemuan ini KPK lebih kepada mediasi, jadi ada pembahasan yang sensitif. Tapi, sejauh ini LHI termasuk yang tertib. Kita tadi sudah klarifikasi," kata Sani setelah keluar dari ruang Rapat LHI.

Dengan perjalanan hari ini, KPK akan meninjau kembali setelah dua (2) Minggu ke depan. Tetapi, catatan yang perlu diprioritaskan ialah bagi perusahaan yang belum melakukan pembayaran pajak dan menuntaskan tugas penutupan lubang tambang. Mereka diberi waktu dua (2) Minggu untuk menyelesaikannya.

"Kami akan datang dan cek kembali hasil peninjauan hari ini. Saya belum bisa sebutkan kapan, karena KPK pasti datangnya tidak pernah janjian,"tutup Sani. (Red)
Share on Google Plus

About TopNews

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar:

Posting Komentar